Parameter Penentuan Ganti Rugi Immateriil dalam Perkara ‎Perbuatan Melawan Hukum pada Sengketa ‎Pinjaman Online

Authors

  • Alluniza Sinar Afdyyani Universitas Pancasakti Tegal
  • Sanusi Sanusi Universitas Pancasakti Tegal
  • Tiyas Vika Widyastuti Universitas Pancasakti Tegal

DOI:

https://doi.org/10.37680/jshel.v4i2.11174

Keywords:

Ganti Rugi Immateriil; Parameter Penilaian; Perbuatan Melawan Hukum; Pinjaman Online

Abstract

Artikel ini merumuskan kerangka normatif untuk penilaian ganti rugi immateriil akibat praktik penagihan yang melawan hukum dalam sengketa pinjaman online. Kajian meliputi KUHPerdata, peraturan perlindungan konsumen dan perlindungan data pribadi, regulasi Otoritas Jasa Keuangan, literatur hukum, serta Putusan Pengadilan Negeri Barru Nomor 1/Pdt.G.S/2026/PN Bar. Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus melalui inventarisasi bahan hukum, interpretasi, analisis putusan, serta sintesis normatif. Hasil kajian menunjukkan bahwa Pasal 1365 KUHPerdata mensyaratkan pembuktian terpisah atas perbuatan, sifat melawan hukum, kesalahan, kerugian, dan hubungan kausal. Penyelenggara yang bekerja sama dengan pihak ketiga untuk melakukan penagihan juga bertanggung jawab atas dampak dari kerja sama tersebut berdasarkan Pasal 61 ayat (5) POJK Nomor 22 Tahun 2023, tanpa menghapus kewajiban untuk membuktikan kerugian korban dan hubungan kausal dalam gugatan perdata. Putusan PN Barru ditempatkan sebagai kasus batas karena gugatan dinyatakan tidak dapat diterima sehingga hakim tidak menilai besaran ganti rugi immateriil. Artikel ini mengusulkan enam parameter penilaian, yaitu tingkat kesalahan; sifat dan intensitas perbuatan; dampak bagi korban; kualitas pembuktian; keadilan antarpihak; dan proporsionalitas tuntutan. Parameter tersebut merupakan kerangka analisis normatif, bukan tarif yang mengikat atau formula yang telah divalidasi secara empiris.

References

Abdulkadir Muhammad. (2010). Hukum Perdata Indonesia. Citra Aditya Bakti.

Abubakar, L., & Handayani, T. (2021). Integrated alternative dispute resolution institutions in the financial services sector: Dispute resolution efforts in consumer protection framework. Yustisia Jurnal Hukum, 10(1), 32–47.

Agustina, R. (2003). Perbuatan Melawan Hukum. Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

Aisy, R. Z. R., Marcelina, K. R., Alfarizy, M. R., Putri, N. A., & Siswajanthy, F. (2026). Analisis yuridis pada perbuatan melawan hukum dalam kasus pencemaran nama baik di media sosial berdasarkan perspektif hukum perdata. RIGGS: Journal of Artificial Intelligence and Digital Business, 5(2), 6028–6037. https://doi.org/10.31004/riggs.v5i2.9398

Amiroszati, F., Hakim, M. L., Mas’udi, & Fernanda, A. D. (2025). Legal protection of customers’ personal data in online loan collection in Indonesia. Law and Democracy Insight, 3(1), 64–76. https://doi.org/10.63208/21015-395

Anggriawan, E. (2020). Perlindungan hukum terhadap debitur yang diancam oleh kreditur dalam perjanjian hutang piutang secara online. Pemuliaan Hukum, 3(2), 65–82.

Ardana, S. T., & Kornelis, Y. (2024). Penyalahgunaan data pribadi pada pinjaman online di Indonesia: Analisis perlindungan dan sanksi hukum. Legalite: Jurnal Perundang-Undangan dan Hukum Pidana Islam, 9(1), 1–11. https://doi.org/10.32505/legalite.v9i1.8398

Badri, S., Handayani, P., & Anugrah Rizki, T. (2024). Ganti rugi terhadap perbuatan melawan hukum dan wanprestasi dalam sistem hukum perdata. Jurnal USM Law Review, 7(2), 974–985. https://doi.org/10.26623/julr.v7i2.9440

Claudia, Z. (2024). Penyelesaian sengketa perlindungan data pribadi melalui arbitrase di era Society 5.0. Jurnal Supremasi, 14(2), 114–129. https://doi.org/10.35457/supremasi.v14i2.2794

Dewi, C. I. R. L., & Sudharma, K. J. A. (2025). Legal cases regarding online loans relating to violations of contract agreements and debtor data protection. Jurnal Akta, 12(4). https://doi.org/10.30659/akta.v12i4.50385

Dyah A., T. E. & Jamaludin. (2026). Legal liability of fintech lending platforms regarding debt collection practices against borrowers. Journal of Law, Politic and Humanities, 6(6). https://doi.org/10.38035/jlph.v6i6.3698

Elia, E., Kennardy, L., Kurniawan, M. H., & Putra, M. R. S. (2024). Tinjauan yuridis perbuatan melawan hukum dalam kasus pelanggaran kontrak jual beli di Indonesia. Journal of Accounting Law Communication and Technology, 2(1), 297–305. https://doi.org/10.57235/jalakotek.v2i1.4555

Falahiyati, N. (2020). Tinjauan hukum kontrak elektronik dalam pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi (transaksi peer-to-peer lending). Jurnal Justiqa, 2(1). https://doi.org/10.36764/justiqa.v2i1.325

Febrianty, M. (2026). Pertanggung Jawaban Debitur terhadap Gagal Bayar dalam Perjanjian Pinjaman Online. Jurnal Media Akademik (JMA), 4(8). https://jurnal.mediaakademik.com/index.php/jma/article/view/8052

Firanda, G. A., Prananingtyas, P., & Lestari, S. N. (2019). Nagih utang (debt collector) pinjaman online berbasis financial technology. Diponegoro Law Journal, 8(4). https://doi.org/10.14710/dlj.2019.25509

Fuady, M. (2005). Perbuatan Melawan Hukum: Pendekatan Kontemporer. Citra Aditya Bakti.

Ghinaa Afiifah, & Triningsih, A. (2026). Peran Otoritas Jasa Keuangan terhadap perlindungan konsumen generasi Z sebagai pengguna pinjaman online. Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Riset Pendidikan, 4(3), 17340–17352. https://doi.org/10.31004/jerkin.v4i3.4884

Hanafi, S. (2025). Protection of personal data abuse in online lending in Indonesia. Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah, 10(2).

Harahap, M. Y. (2017). Hukum Acara Perdata: Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan. Sinar Grafika.

Havivah, I., & Wardhani, S. P. (2025). Kebocoran data pribadi pada aplikasi pinjaman online ditinjau dari Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi. Indonesian Research Journal on Education, 5(5). https://doi.org/10.31004/irje.v5i5.3333

Hendrawan, R., & Multazam, M. T. (2026). Liability of online loan application providers to third parties for misuse of personal data. Indonesian Journal of Law and Economics Review, 21(1). https://doi.org/10.21070/ijler.v21i1.1678

Indonesia, D. P. R. R. (1999). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1999 Tentang Telekomunikasi. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun. https://kim.bimakota.go.id/uploads/file/UU_No_36_Tahun_1999_-_Telekomunikasi.Pdf

Iswanto, D. N., & Kartika, A. W. (2023). Pertanggungjawaban debt collector sebagai pihak alih daya atas perbuatan melawan hukum dalam penagihan pada penyelenggaraan layanan pendanaan bersama berbasis teknologi informasi (LPBBTI). UNES Law Review, 5(4). https://doi.org/10.31933/unesrev.v5i4.623

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek Voor Indonesië). (1847).

Kristanti, L. (2026). Perlindungan hukum terhadap tindakan intimidasi debt collector pada penagihan pinjaman daring. Ikatan Penulis Mahasiswa Hukum Indonesia Law Journal, 5(3), 525–544. https://doi.org/10.15294/ipmhi.v5i3.44880

Kurnaini, S., Syaifuddin, M., & Samawati, P. (2026). The characteristics of losses arising from the misuse of debtors’ personal data in online lending agreements. Lex Lata, 8(1). https://doi.org/10.28946/lexl.v8i1.3827

Kurniawati, H. & Yunanto. (2022). Perlindungan hukum terhadap penyalahgunaan data pribadi debitur dalam aktivitas pinjaman online. Jurnal Ius Constituendum, 7(1), 102–114.

Mandala, A. F., & Firmansyah, H. (2025). Pertanggungjawaban korporasi dalam penyalahgunaan data pribadi oleh debt collector pinjaman online: Analisis teori vicarious liability. Al-Muamalat: Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah, 10(1), 193–207. https://doi.org/10.32505/muamalat.v10i1.11378

Mantili, R. (2022). Ganti kerugian immateriil terhadap perbuatan melawan hukum dalam praktik: Perbandingan Indonesia dan Belanda. Jurnal Ilmiah Hukum de’Jure: Kajian Ilmiah Hukum, 4(2), 298–321. https://doi.org/10.35706/dejure.v4i2.6460

Marzuki, P. M. (2019). Penelitian Hukum (Edisi Revisi). Prenadamedia Group.

Mertokusumo, S. (2009). Penemuan Hukum: Sebuah Pengantar. Liberty.

Miru, A., & Yodo, S. (2015). Hukum Perlindungan Konsumen. Rajawali Pers.

Moegni Djojodirdjo, M. A. (1979). Perbuatan Melawan Hukum. Pradnya Paramita.

Nasution, A. G. A., Kam, J. P., & Nugraha, Q. Q. (2025). Analisis perbuatan melawan hukum dalam Putusan Nomor 247/Pdt.G/2025/PN Jkt.Sel: Tinjauan yuridis atas sengketa kepemilikan dan penguasaan tanah. Jurnal Ilmu Multidisiplin, 4(5), 3149–3155. https://doi.org/10.38035/jim.v4i5.1535

Ndruru, M., Gulo, I. F. F., Hulu, A. M., Priyangka, T. M., & Pakpahan, E. F. (2025). Analisis yuridis perlindungan terhadap kebocoran data nasabah dalam perbankan di era digital. UNES Law Review, 8(1), 140–150. https://doi.org/10.31933/unesrev.v8i1.2503

Nuh, M., & Pratama, M. R. (2026a). Mapping Strategic Management Research in the Public Sector: An Integrated Bibliometric and Machine Learning Approach. Jurnal Mediasosian: Jurnal Ilmu Sosial dan Administrasi Negara, 10(1), 69–88.

Nuh, M., & Pratama, S. S. (2026b). Implementasi perlindungan konsumen di sektor jasa keuangan berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22 Tahun 2023: Studi kasus PT Adira Dinamika Multi Finance Cabang Bandar Jaya. Keadilan, 24(1), 15–26. https://doi.org/10.37090/pdmgz067

OJK. (2024). Siaran Pers Bersama: OJK dan BPS Umumkan Hasil Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan Tahun 2024. https://ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/siaran-pers/Pages/OJK-dan-BPS-Umumkan-Hasil-Survei-Nasional-Literasi-dan-Inklusi-Keuangan-Tahun-2024.aspx

Priliasari, E. (2019). Pentingnya perlindungan data pribadi dalam transaksi pinjaman online. Majalah Hukum Nasional, 49(2), 1–27.

Putusan Peninjauan Kembali Nomor 650 PK/Pdt/1994. (1994).

Ratuwalu, R., Komsatun, & Dewayani, S. (2025). Perlindungan hukum konsumen fintech P2P lending akibat penagihan oleh pihak ketiga sesuai POJK Nomor 22 Tahun 2023. Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora, 5(1), 554–570. https://doi.org/10.55606/jurrish.v5i1.6918

Saputro, W. H., Febriansyah, F. I., & Prasetyo, Y. (2026). Consumer protection in the digital era: Analyzing regulatory and enforcement gaps in online lending. Padjadjaran Journal of International Law, 10(1). https://doi.org/10.23920/pjil.v10i1.2597

Shidarta. (2006). Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia. Grasindo.

Sihombing, P., Widiarty, W. S., & Nadapdap, B. (2026). Perlindungan hukum terhadap data pribadi konsumen dalam transaksi e-commerce di Indonesia. Jurnal Sosial Teknologi, 6(1), 373–382. https://doi.org/10.59188/jurnalsostech.v6i1.32627

Soekanto, S., & Mamudji, S. (2015). Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat. Rajawali Pers.

Subekti. (2005). Hukum Perjanjian. Intermasa.

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2022 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan. (2022).

Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 19/SEOJK.06/2025 Tentang Penyelenggaraan Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi. (2025).

Suryoutomo, M., Mariyam, S., & Satria, A. P. (2022a). Koherensi Putusan Hakim dalam Pembuktian Ganti Rugi Imateriel Perbuatan Melawan Hukum. Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, 4(1), 133–149.

Suryoutomo, M., Mariyam, S., & Satria, A. P. (2022b). Koherensi putusan hakim dalam pembuktian ganti rugi imateriil perbuatan melawan hukum. Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, 4(1), 133–149. https://doi.org/10.14710/jphi.v4i1.139-144

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. (2024).

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan. (2023).

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan. (2026).

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi. (2022).

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. (2009).

Waruwu, R. P. R. (2017). Perluasan ruang lingkup kerugian immaterial. Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia. Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia. https://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id/id/artikel-hukum/1458-perluasan-ruang-lingkup-kerugian-immaterial

Zed, M. (2008). Metode penelitian kepustakaan. Yayasan Pustaka Obor Indonesia. https://www.google.com/books?hl=id&lr=&id=zG9sDaaaqbaj&oi=fnd&pg=PA1&dq=Zed,+M.+(2014).+Metode+Penelitian+Kepustakaan.+Yayasan+Pustaka+Obor+Indonesia.&ots=P9fhfTEO4w&sig=nZpzbvfbo40wcxzeao6prqra4dg

Downloads

Published

2026-11-19

How to Cite

Alluniza Sinar Afdyyani, Sanusi Sanusi, & Tiyas Vika Widyastuti. (2026). Parameter Penentuan Ganti Rugi Immateriil dalam Perkara ‎Perbuatan Melawan Hukum pada Sengketa ‎Pinjaman Online. Journal of Sharia Economic Law, 4(2), 353–374. https://doi.org/10.37680/jshel.v4i2.11174

Issue

Section

Articles