Penerapan Asas Daluwarsa terhadap Gugatan Hereditatis Petito dalam Sengketa Waris Berdasarkan KUHPerdata
DOI:
https://doi.org/10.37680/jshel.v4i2.11175Keywords:
Daluwarsa; Hereditatis Petitio; Hukum Waris Perdata; Kuhperdata; Pembagian HartaAbstract
Penelitian ini menganalisis pengaturan daluwarsa terhadap gugatan hereditatis petitio berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) serta penerapannya dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 4866 K/Pdt/2024. Fokus kajian terletak pada hubungan Pasal 834, Pasal 835, Pasal 1066, Pasal 1068, dan Pasal 1967 KUHPerdata, serta relevansinya ketika objek sengketa berupa tanah. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, kasus, dan konseptual. Bahan hukum dianalisis melalui penafsiran gramatikal dan sistematis dengan menguji substansi posita, petitum, status objek, serta penguasaan atas harta peninggalan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pasal 835 secara khusus mengatur daluwarsa tuntutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 834, sedangkan Pasal 1967 merupakan ketentuan umum. Tuntutan pemisahan harta peninggalan berdasarkan Pasal 1066 tidak dapat disamakan begitu saja dengan hereditatis petitio karena Pasal 1068 mengatur kemungkinan keberatan daluwarsa oleh ahli waris atau sesama ahli waris yang memenuhi syarat penguasaan tertentu. Dalam perkara yang diteliti, tuntutan yang teridentifikasi terutama berupa pengakuan ahli waris, penetapan objek sebagai harta peninggalan, dan pembagian masing-masing sebesar seperlima. Karena itu, rentang waktu sekitar 39 tahun sejak pewaris meninggal tidak dengan sendirinya membuktikan bahwa seluruh gugatan telah daluwarsa. Kualifikasi setiap tuntutan dan pembuktian penguasaan objek harus dilakukan terlebih dahulu.
References
Afandi, A. (2013). Hukum Waris. Sinar Grafika.
Fauzi, M., Yani, A., Sasena, E. I., Nasri, H., & Alexander, O. (2025). Efektivitas Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Melalui Pendekatan Mediasi dalam Perspektif Yuridis Normatif. Hutanasyah: Jurnal Hukum Tata Negara, 4(1), 53–67.
Fitri, I. N., Sriwidodo, J., & Marniati, F. S. (2023). Perlindungan hukum ahli waris terkait hibah yang merugikan hak mutlak ahli waris. Jurnal Multidisiplin Indonesia, 2(2), 268–287. https://doi.org/10.58344/jmi.v2i2.163
Gunawan, C., Roulina, E. J., Ariefandi, N. C. P., & Tarina, D. D. Y. (2026). Analisis yuridis daluwarsa hak waris atas tanah dalam perspektif hukum perdata Indonesia. Media Hukum Indonesia, 4(2). https://doi.org/10.5281/zenodo.20834346
Harahap, M. Y. (2017). Hukum Acara Perdata: Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan. Sinar Grafika.
Harsono, B. (2008). Hukum agraria Indonesia: Sejarah pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, isi dan pelaksanaannya. Djambatan.
Ibrahim, J. (2012). Teori dan metodologi penelitian hukum normatif. Bayumedia Publishing.
Irfan, M. & Marilang. (2021). Keberlakuan asas lampaunya waktu (rechtsverwerking) dalam sengketa kepemilikan hak atas tanah. Alauddin Law Development Journal, 3(2), 344–356. https://doi.org/10.24252/aldev.v3i2.15280
Islam, A. A., Nawi, S., & Risma, A. (2024). Penerapan Pasal 32 ayat (2) PP 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah terkait asas rechtsverwerking. Journal of Lex Philosophy, 5(2).
Kartikawati, D. R. (2021). Hukum waris perdata: Sinergi hukum waris perdata dengan hukum waris Islam. CV. Elvaretta Buana. https://repository.unkris.ac.id/id/eprint/2975/
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek Voor Indonesië). (1847).
Lewerissa, J. M., Latupono, B., & Balik, A. (2023). Kedudukan dan hak ahli waris terhadap harta warisan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Tatohi: Jurnal Ilmu Hukum, 2(12), 1193–1208. https://doi.org/10.47268/tatohi.v2i12.1458
Marzuki, P. M. (2021). Penelitian hukum (Edisi revisi, cetakan ke-15). Kencana.
Meliala, D. S. (2018). Hukum waris menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Nuansa Aulia.
Mertokusumo, S. (2009). Penemuan Hukum: Sebuah Pengantar. Liberty.
Moechthar, O. (2017). Kedudukan negara sebagai pengelola warisan atas harta peninggalan yang tidak terurus menurut sistem waris Burgerlijk Wetboek. Yuridika, 32(2), 280–309. https://doi.org/10.20473/ydk.v32i2.4851
Muhaimin. (2020). Metode penelitian hukum. Mataram University Press.
Mutia, P., & Rahmayani, N. (2026). Analisis perbedaan daluwarsa dan pelepasan hak dalam hukum waris ditinjau dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Ahkam, 5(1), 458–470. https://doi.org/10.58578/ahkam.v5i1.9141
Penulis, N., Pasapan, P., & Lumentut, L. (2021). Penerapan asas rechtsverwerking dalam perolehan hak atas tanah menurut Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (Kajian hukum terhadap Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Nomor 336 PK/Pdt/2015). Paulus Legal Research, 1(1).
Perangin, E. (2020). Hukum waris. Rajawali Pers.
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, Dan Pendaftaran Tanah (2021).
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah (1997).
Prawirohamidjojo, R. S. (1993). Hukum waris kodifikasi. Airlangga University Press.
Putusan Nomor 38/Pdt.G/2023/PN Mtr (November 7, 2023). https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zaee7dc5872d29e4a9d9303632393432.html
Putusan Nomor 215/PDT/2023/PT MTR (January 17, 2024). https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zaeeb4e28402a9d491b9303934353436.html
Putusan Nomor 4866 K/Pdt/2024 (November 28, 2024). https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zaf03722cd5341b6a989323233383236.html
Rachman, M. F., & Syawali, H. (2022). Gugatan akibat penguasaan harta warisan oleh salah satu ahli waris secara melawan hukum berdasarkan KUH Perdata dan hukum Islam. Bandung Conference Series: Law Studies, 2(2). https://doi.org/10.29313/bcsls.v2i2.2584
Rahayu, D. F., & Br Ginting, A. T. (2026). Analisis yuridis perolehan hak milik atas tanah garapan melalui daluwarsa dalam perspektif Burgerlijk Wetboek (BW) dan UUPA (studi di Kota Surabaya). Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora Dan Politik, 6(6), 4880–4889. https://doi.org/10.38035/jihhp.v6i6.9701
Rajib, R. K., Winata, I. A., & Putra, M. R. A. (2026). Kedudukan ahli waris terhadap harta warisan menurut KUH Perdata. Jurnal Media Akademik, 4(5). https://doi.org/10.62281/wgygap17
Ramadhan, F. D., & Rizkianti, W. (2024). Kedudukan bezitter terhadap tanah akibat daluwarsa. Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum, 12(4), 693–704. https://doi.org/10.24843/KS.2024.v12.i04.p14
Risyadi, M. I., Kusuma, D. P., Adhidarma, P. S., Az-Zikra, Z. S. S., & Tarina, D. D. Y. (2025). Daluwarsa dan rechtsverwerking dalam sengketa tanah: Studi kasus Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 49/PDT/2019/PT.MKS. Causa: Jurnal Hukum Dan Kewarganegaraan, 13(7), 141–150. https://doi.org/10.6679/hgp62033
Salim, H. S. (2016). Pengantar hukum perdata tertulis (BW). Sinar Grafika.
Santoso, U. (2008). Hukum agraria dan hak atas tanah. Kencana Prenada Media Group.
Satrio, J. (1992). Hukum waris. Alums.
Setiawan, I. K. O., Samosir, T., & Harlina, I. (2022). Penerapan rechtsverwerking pada hak ulayat memperkuat sistem pendaftaran tanah dalam konteks publikasi positif. Otentik’s: Jurnal Hukum Kenotariatan, 4(2), 114–135. https://doi.org/10.35814/otentik.v4i2.3508
Setiawan, R., Badina, T., & Najib, M. A. (2021). Strategi pengelolaan wakaf produktif dalam rangka pemberdayaan ekonomi umat pada wakaf produktif Dompet Dhuafa Banten. Al Maal: Journal of Islamic Economics and Banking, 3(1), 64–83.
Sjarif, S. A., & Elmiyah, N. (2006). Hukum kewarisan perdata Barat: Pewarisan menurut undang-undang. Kencana.
Soekanto, S., & Mamudji, S. (2015). Penelitian Hukum Normatif: Tinjauan Singkat. Rajawali Pers.
Subekti. (2008). Pokok-pokok hukum perdata. Intermasa.
Suparman, E. (2018). Hukum waris Indonesia dalam perspektif Islam, adat, dan BW. Refika Aditama.
Suparman, M. (2015). Hukum waris perdata. Sinar Grafika.
Suwarni, N. L. G., Budiartha, I. N. P., & Arini, D. G. D. (2020). Pembagian harta warisan ditinjau berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Jurnal Interpretasi Hukum, 1(2), 148–152. https://doi.org/10.22225/juinhum.1.2.2453.148-152
Tutik, T. T. (2006). Pengantar hukum perdata di Indonesia. Prestasi Pustaka.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (1960).
Utari, S. D., Wagian, D., & Al Qindy, F. H. (2023). Ahli waris pengganti ditinjau berdasarkan KUH Perdata dan Kompilasi Hukum Islam. Private Law, 3(2), 432–439. https://doi.org/10.29303/prlw.v3i2.2605
Utomo, P. R., Runtunuwu, Y. B., & Kumajas, M. L. (2026). Tinjauan yuridis penyelesaian sengketa harta warisan yang belum terbagi dalam perspektif hukum positif Indonesia. Jurnal Sosial Humaniora Dan Pendidikan, 5(3), 150–163. https://doi.org/10.55606/inovasi.v5i3.7410
Zahra, F., Syadza, R., Natanegara, M. J., Wiratmoko, S. C., & Adliman, F. (2024). The function of rechtsverwerking regulation as an instrument of acquisition of land rights. Ikatan Penulis Mahasiswa Hukum Indonesia Law Journal, 4(2). https://doi.org/10.15294/ipmhi.v4i2.77432
Downloads
Published
How to Cite
Issue
Section
License
Copyright (c) 2026 Retno Ayu Wulandari, Sanusi Sanusi, Tiyas Vika Widyastuti

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.



