Kekuatan Hukum GRONDKAART dan Problematikanya di Indonesia

##plugins.themes.academic_pro.article.main##

Farida Sekti Pahlevi

Abstract

Land tenure and use according to land law in Indonesia must be based on Land Rights. Land rights will give authority to the right holder to control and use the land. Grondkaart is proof of land ownership owned by PT. KAI in order to be able to control and take over assets for the benefit of railway operations. However, the legal power of Grondkaart as evidence of land rights is still in dispute. With a normative juridical analysis, this paper discusses the legal force of PT. KAI's Grondkaart, its problems in Indonesia, and the legal solution for saving PT KAI's assets. The results of this study are: First, Grondkaart can be used as proof of ownership of rights to PT.KAI's assets, but PT.KAI is obliged to register Grondkaart's land to the National Land Agency as Management Rights and/or Use Rights in order to have a strong legal standing. Second, in order to save PT KAI's Grondkaart land, in addition to being obliged to carry out land registration, it must also examine the historical history of the land, establish synergies, synchronization, and cooperation with stakeholders, and prioritize mediation and deliberation when disputes arise

##plugins.themes.academic_pro.article.details##

How to Cite
Pahlevi, F. (2022). Kekuatan Hukum GRONDKAART dan Problematikanya di Indonesia. AL-MANHAJ: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam, 4(1), 69-82. https://doi.org/10.37680/almanhaj.v4i1.1522

References

Ana Silvianna, “Grondkaart; Problematika Hukum dan Penyelesaiannya”, Law, Development & Justice Review, Vol. 3, No. 1, 2020, 70-83, https://doi.org/10.14710/ldjr.v3i1.7871
Chandra, Rizky Yulia, Santi, IGA Gangga & Prasetyo, Agung Basuki. “Kekuatan Hukum Grondkaart Milik Intasari, Virgia. “Analisi Grondkaart Milik PT.KAI (Persero) Sebagai Bukti Kepemilikan Hak Atas Tanah”. Reformasi Hukum Trisakti, 4(2), 2022.
Nugroho, Septian Ikhwan, Isnaeni, Diyan & M.Muhibbin. “Akibat Hukum Tanah Grondkaart yang Dikuasai PT.Kereta Api Indonesia Setelah Berlakunya UUPA Nomor 5 Tahun 1960”. Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Dinamika, 27(7), 2021.
Oky Nasrul “Pemanfaatna Tanah Aset PT. Kereta Api Oleh Pihak Ketiga”.KANUN Jurnal Ilmu Hukum. Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala Vol 20, No 3 (2018), 525-546.
PT.Kereta Api Indonesia (Studi Kasus Penguasaan Tanah di Kelurahan Tanjung Mas Kota Semarang”. Diponegoro Law Journal, 6(1), 2017.
PT. Kereta Api (Persero). Tanah Kereta Api Suatu Tinjauan Historis, Hukum Agraria / Pertanahan dan Hukum Perbendaharaan Negara. Semarang: Seksi Hukum PT. Kereta Api (Persero). 2000.
Silvianna, Ana. “Grondkaart; Problematika Hukum dan Penyelesaiannya”. Law, Development & Justice Review, 3(1), 2020.
Sulistiowati, Nurhasan Ismail, and Taufiq El Rahman, “STATUS KEPEMILIKAN DAN PEMANFAATAN TANAH GRONDKAART DI STASIUN DEPOK BARU, LENTENG AGUNG, DAN TANJUNG BARAT,” Jurnal Hukum & Pembangunan 50, no. 4 (July 7, 2021): 1007–1048, https://doi.org/10.21143/jhp.vol50.no4.2868.
Virgia Intasari, “Analisi Grondkaart Milik PT.KAI (Persero) Sebagai Bukti Kepemilikan Hak Atas Tanah”, Reformasi Hukum Trisakti, Vol. 4, No. 2, 2022, 335-342.
Wintoko,Dhudy Hario. “Peralihan Hak Atas Tanah Milik Negara PT. Kereta Api Indonesia (KAI) Ditinjau dari Perspektif Hukum Perdata”, Program Studi S1 Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Tidar (tanpa volume),(tanpa nomor) link: http://jom.untidar.ac.id/index.php/lontarmerah/article/download/726/pdf
Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA).
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian.
Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 1990 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Jawatan (Perjan) Kereta Api Menjadi Perusahaan Umum (Perum) Kereta Api.
Peraturan Pemerintah RI Nomor 8 Tahun 1953 tentang Penguasaan Tanah-Tanah Negara.
Peraturan Pemerintah RI Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.
Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 1998 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Umum (Perum) Kereta Api menjadi Perusahaan Perseroan (Persero).
Peraturan Pemerintah RI Nomor 40 Tahun 1999 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, Hak Pakai.
Peraturan Pemerintah RI Nomor 71 Tahun 2016 tentang Penyertaan dan Penatausahaan Modal Negara pada Badan Usaha Milik Negara dan Perseroan Terbatas.
Peraturan Pemerintah RI Nomor 28 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.
Peraturan Menteri Agraria (PMA) Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pelaksanaan Konversi Hak Penguasaan Atas Tanah Negara.