Keabsahan Keputusan Perusahaan dalam Hal Direksi yang Mengambil Keputusan Masa Jabatannya Sudah Selesai Berdasarkan Akta Perubahan Anggaran Dasar Terakhir

##plugins.themes.academic_pro.article.main##

Salsabila Ariatna
Sri Widyawati

Abstract

The Board of Directors has the authority to manage the company. In carrying out management, the Board of Directors has the authority based on the Deed through the General Meeting of Shareholders whose term of office is determined in the Articles of Association of PT. The problem is that the Board of Directors whose term of office has ended but still carries out their duties and functions. The research method used in this writing is the normative juridical method. From the results of this research, it is concluded that the company's decision in the event that the Board of Directors makes a decision whose term of office has expired, then the decision is invalid unless all actions and decisions of the Board of Directors since the expiration of the term of office have been recognized and considered as the responsibility of the company by the decision of the shareholders in the GMS forum. Directors who carry out management outside their term of office are invalid but can be said to be valid if there is ratification of decisions made by Directors whose term of office has ended. The legal consequence of decision-making by unauthorized directors is that the directors are not responsible for their personal assets.

##plugins.themes.academic_pro.article.details##

How to Cite
Ariatna, S., & Widyawati, S. (2023). Keabsahan Keputusan Perusahaan dalam Hal Direksi yang Mengambil Keputusan Masa Jabatannya Sudah Selesai Berdasarkan Akta Perubahan Anggaran Dasar Terakhir. AL-MANHAJ: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam, 5(2), 1249-1260. https://doi.org/10.37680/almanhaj.v5i2.2183

References

Ade Maman Suherman dan J. Satrio. (2010). Restatement Penjelasan Hukum Tentang Batasan Umur (Kecakapan dan Kewenagnan Bertindak Berdasarkan Batasan Umur). Nasional Legal Reform Program.
Asri, A. (2017). Doktrin Piercing The Corporate Veil Dalam Pertanggung Jawaban Direksi Perseroan Terbatas. Jurnal Ilmiah Hukum Diregnatara, 8(1), 81.
Budiono, H. (2011). Ajaran Umum Hukum Perjanjian dan Penerapannya di Bidang Kenotariatan. Citra Aditya Bakti.
Chatamarrasjid Ais. (2000). Menyikapi Tabir Perseroan (Piercing The Corporate Veil) Kapita Selekta Hukum Perusahaan. Citra Aditya Bakti.
Fuadi, M. (2003). Perseroan Terbatas Paradigma Baru. PT Citra Aditya Bakti.
Ginting, J. (2007). Hukum Perseroan Terbatas: UU No. 40 Tahun 2007. PT Citra Aditya Bakti.
Indita Fardhani Malfian. (2017). Penegakan Prinsip Business Judgement Rule Terhadap Keputusan Direksi Perseroan (Analisis Kasus Keputusan Pemberian Fasilitas Pembiayaan Pesawat Terbang Kepada PT Mandala Airlines Oleh Direksi PT PANN. Universitas Indonesia.
Johnny Ibrahim. (2006). Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif. Bayumedia Publishing.
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1365.
Kurniawan, E. (2019). Praktik Ratifikasi Pada Perseroan Terbatas. Newsletter.
Muhammad, A. (2004). Hukum dan Penelitian Hukum. PT Citra Aditya Bakti.
Parinduri, H. (2014). Pengambilalihan Saham Perseroan Terbatas Oleh Direktur Perseroan Terbatas Lain yang Keputusan Pengangkatannya Belum Dinyatakan Dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat. Universitas Indonesia.
Soekanto, S. (2007). Penelitian hukum normatif: Suatu tinjauan singkat.
Sri Mamudji, et al. (2005). Metode Penelitian dan Penulisan Hukum. Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
Subekti. (1996). Pokok-Pokok Hukum Perdata. Intermasa.
Sunggono, B. (2003). Metode Penelitian Hukum. PT RajaGrafindo Persada.
Taryana soenandar; et.al. (2016). Kompilasi Hukum Perikatan. Citra Aditya Bakti.
Trihardjanto, A. (2014). Ratifikasi Atas Tindakan Hukum Direksi yang Telah Berakhir Masa Jabatannya (Studi Kasus pada PT IN). Universitas Indonesia.
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
Yahya Harahap. (2013). Hukum Perseroan Terbatas. Sinar Grafika.
Yahya Harahap. (2021). Hukum Perseroan Terbatas. Sinar Grafika