Akibat Hukum Terhadap Notaris Yang Membuat Akta Diluar Wilayah Jabatan Notaris Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris

##plugins.themes.academic_pro.article.main##

Fahim Muhammad Rizky
Aminah Aminah

Abstract

This writing aims to determine the legal consequences of a notary when making a deed outside the territory of his office. In this study, the authors used normative data collection techniques carried out by conducting a library search and supported by primary raw materials in the form of applicable laws and regulations, and secondary raw materials in the form of books, articles, and magazines, Pasal 17 letter a Law of The Republic of Indonesia Number 2 of 2014 concerning the Position of Notary. Determining “Notaries are prohibited from carrying out positions outside their territory of office” is in line with the prohibition of notaries making deeds outside their working area. If a notary draws up a deed outside his territory of office, he will be subject to sanctions contained in Pasal 17 Paragraph (1) of Law Number 2 of 2014 concerning the Position of Notary.

##plugins.themes.academic_pro.article.details##

How to Cite
Rizky, F., & Aminah, A. (2023). Akibat Hukum Terhadap Notaris Yang Membuat Akta Diluar Wilayah Jabatan Notaris Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris. AL-MANHAJ: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam, 5(1), 505-512. https://doi.org/10.37680/almanhaj.v5i1.2513

References

Abdullah. (2006). Peranan Notaris dalam Pembuatan Kontrak Bisnis. Mataram: Program Studi Hukum Bisnis Fakultas Hukum TPSDP.
Anshori, A. G. (2009). Lembaga Kenotariatan Indonesia: Perspektif Hukum dan Etika. Yogyakarta: UIIi Press.
Budiono, H. (2013). Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
Friedmann, W. (1990). Teori dan Filsafat Hukum Telaah Kritis Atas Teori-Teori Hukum (Susunan I). Yogyakarta: Rajawali Pers.
Ibrahim, J. (2005). Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif. Depok: Bayu Media Publishing.
Indrawan, L. N. (2018). Akibat Hukum Akta Notaris yang Dibuat Diluar Wilayah Jabatan Notaris. Mataram: Skripsi Universitas Mataram.
Palar, V. C. E., & Mekka, M. F. (2023). Wanprestasi Terhadap Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) Rumah Susun yang Dibuat oleh Notaris. AL-MANHAJ: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam, 5(1), 35–48.
Pandu, Y. (2009). Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Jabatan Notaris dan PPAT. Jakarta: Indonesia Legal Publishing.
Pearson, G. (2022). Who is Permitted to View a Notary Journal. Retrieved April 1, 2023, from https://notary.pandadoc.com/blog/who-is-permitted-to-view-notary-journal/
Pemerintah RI. (2014). Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Jakarta: Sekretariat Negara.
Sabnani, R. A. (2010). Tinjauan Yuridis Terhadap Pelanggaran Hukum yang Dilakukkan oleh Notaris Sebagai Pejabat Umum dalam Melaksanakan Tugas dan Jabatannya. Jakarta: Disertasi Universitas Indonesia.
Soekanto, S. (2007). Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta: UI Press.
Soemitro, R. H. (1990). Metodologi Penelitian Hukum. Jakarta: Ghalia Indonesia.
Soeroso, R. (2014). Pengantar Ilmu Hukum. Jakarta: Sinar Grafika.