Analisis Hukum Pengelolaan Dana Desa Dalam Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Donggala

##plugins.themes.academic_pro.article.main##

Irzha Friskanov. S

Abstract

Village funds are an important tool for the village government in carrying out village development initiatives, one of which is the election of the village head. Democracy in the context of village head elections (Pilkades) can be interpreted as an acknowledgment of the diversity of society and participatory political views in the context of village democratization. Elections for village heads are direct, general, free, confidential, honest and fair, which is interpreted as an acknowledgment of the diversity of political views. The problem is how to analyze the law in managing village funds in the village head election in Donggala Regency. This study uses normative legal research using statutory approaches, conceptual approaches, and case approaches. With the conclusion that village fund management has a significant influence on the success of the village head election committee. The village community apart from implementing it is also a determining factor in the success of oversight in the management of village funds. Apart from being able to answer the needs of the community, village funds are also able to play an important role in village development in realizing justice and prosperity for village communities.

##plugins.themes.academic_pro.article.details##

How to Cite
Friskanov. S, I. (2023). Analisis Hukum Pengelolaan Dana Desa Dalam Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Donggala. AL-MANHAJ: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam, 5(2), 1147-1154. https://doi.org/10.37680/almanhaj.v5i2.2657

References

Adnan, Hasyim. 2020. ‘IMPLIKASI PENYALAHGUNAAN ALOKASI DANA DESA OLEH KEPALA DESA TERHADAP PEMERINTAHAN DESA’. Al-Adl : Jurnal Hukum 11(2):151. doi: 10.31602/al-adl.v11i2.2122.
Bubu, Abdul Kadir. 2019. ‘URGENSI PEMBERIAN KEWENANGAN LEMBAGA PERADILAN DALAM PENYELESAIAN SENGKETA PILKADES (REKONSTRUKSI KEWENANGAN MENGADILI PASAL 37 UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA)’. Khairun Law Journal 3(1):1–11. doi: http://dx.doi.org/10.33387/klj.v3i1.2266.
Chandra Kusuma Putra. 2013. ‘Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa (Studi Pada Desa Wonorejo Kecamatan Singosari Kabupaten Malang))’. Jurnal Administrasi Publik Mahasiswa Universitas Brawijaya 1(6):1203–12.
Darmawan, Darmawan, and M. Fajrul Falah. 2022. ‘Dinamika Hukum Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024’. AL-MANHAJ: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam 4(2):241–50. doi: 10.37680/almanhaj.v4i2.1656.
Fisabililah, Febby Febriantika Noer, Azizatun Rochamatul Nisaq, and Siti Nurrahmawati. 2020. ‘Pengelolaan Dana Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat’. JIAP (Jurnal Ilmu Administrasi Publik) 8(1):208. doi: 10.31764/jiap.v8i1.1932.
Hutami, Andi Siti Sri. 2019. ‘Analisis Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Di Desa Abbatireng Kecamatan Gilireng Kabupaten Wajo’. GOVERMENT: Jurnal Ilmu Pemerintahan 10(1):10–19. doi: https://doi.org/10.31947/jgov.v10i1.8033.
Ika Asmawati and Prayitno Basuki. 2019. ‘Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa’. Akurasi : Jurnal Studi Akuntansi Dan Keuangan 2(1):63–76. doi: 10.29303/akurasi.v2i1.15.
Imaduddin, Imaduddin, and Roy Valiant Salomo. 2023. ‘Prinsip Akuntabilitas Dan Partisipasi Dalam Pengelolaan Dana Desa Di Desa Buncu Kecamatan Sape Kabupaten Bima’. AL-MANHAJ: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam 5(1):819–26. doi: 10.37680/almanhaj.v5i1.2790.
Lestari, Shinta Tri, and Henry Darmawan Hutagaol. 2023. ‘Analisis Kebijakan Pemberian Penghargaan Dan Pengenaan Sanksi Atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah’. AL-MANHAJ: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam 5(1):755–72. doi: 10.37680/almanhaj.v5i1.2699.
Robi, Syafwar. 2017. ‘PENGAWASAN PENGELOLAAN KEUANGAN NAGARI OLEH BADAN PERMUSYAWARATAN NAGARI DI KABUPATEN AGAM’. Universitas Andalas.
Safriani, Andi. 2020. ‘TELAAH TERHADAP ASAS TRANSPARANSI DALAM PENGELOLAAN DANA DESA’. Jurisprudentie : Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah Dan Hukum 7(1):60. doi: 10.24252/jurisprudentie.v7i1.13924.
Sonata, Depri Liber. 2015. ‘Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris: Karakteristik Khas Dari Metode Meneliti Hukum’. FIAT JUSTISIA:Jurnal Ilmu Hukum 8(1). doi: 10.25041/fiatjustisia.v8no1.283.
Tundunaung, Liong, Johny Lumolos, and Micheal Mantiri. 2018. ‘TRANSPARANSI PENGELOLAAN DANA DESA DI DESA TABANG KECAMATAN RAINIS KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD’. Jurnal Eksekutif 1(1):1–11.
Ulil, Ahmad. 2020. ‘Arsitektur Penerapan Omnibus Law Melalu Transplantasi Hukum Nasional Pembentukan Undang-Undang’. Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum 14(1):1. doi: 10.30641/kebijakan.2020.V14.1-18.
Universitas Ekasakti, Darmini Roza, Laurensius Arliman S, and Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Padang. 2018. ‘Peran Badan Permusyawaratan Desa Di Dalam Pembangunan Desa Dan Pengawasan Keuangan Desa’. PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law) 4(3):606–24. doi: 10.22304/pjih.v4n3.a10.
Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 7; Tambahan Lembaran Negara Nomor 5495)
Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa
Peraturan Bupati Donggala Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Pengalokasian Alokasi Dana Desa Pada Setiap Desa Tahun Anggaran 2022.