Pembentukan Badan Hukum Kelompok Masyarakat Penerima Bantuan KKP Republik Indonesia

##plugins.themes.academic_pro.article.main##

Dewi Ajeng Wulansari
Muh. Afif Mahfud

Abstract

This research was conducted to aim of exploring the role of notary in the formation of  legal entity association as receiver from the Ministry of Maritime Affairs and Fisheries of the Republic of Indonesia’s distribution in accordance with Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Penyaluran Bantuan Pemerintah di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan and to analyze the suitable form of receiver’s legal entity accordance with the requirements set by the Ministry. This research uses normative law and descriptive with descriptive qualitative as the type of research. The data collection methods used were library research and document analysis and conducted using qualitative analysis methods. The result of this study showed that the notary might acts in making the deed of association’s establishment or other legal entity desired by the public who comes to the notary with the procedures; making a deed of association to register the association until it can be registered at the database system of the Ministry of Law and Human Rights until it becomes valid. Notary plays a role in helping people who need assistance from the Ministry of Maritime Affairs and Fisheries to meet the requirements to give legal status to the establishment of their group.

##plugins.themes.academic_pro.article.details##

How to Cite
Wulansari, D. A., & Mahfud, M. (2023). Pembentukan Badan Hukum Kelompok Masyarakat Penerima Bantuan KKP Republik Indonesia. AL-MANHAJ: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam, 5(2), 1537-1550. https://doi.org/10.37680/almanhaj.v5i2.3392

References

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945
Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 atas perubahan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan
Keputusan Menteri Kelautan Dan Perikanan Nomor: Kep.05/Men/2003 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Departemen Kelautan Dan Perikanan
Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Penyaluran Bantuan Pemerintah di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan
Algar, Muhammad. (2018). Peran Notaris Dalam Pembuatan Akta Pendirian Perkumpulan Berbadan Hukum. Universitas Islam Indonesia, Fakultas Hukum.
Ali, Chidir, 2005. Badan Hukum (Cetakan Ketiga). Bandung: Alumni
Faeq, F. (2020). Kewenangan Notaris dalam pembuatan Akta Pendirian Perkumpulan Berbadan Hukum. Jurnal Hukum Dan Kenotariatan, Volume 4 Nomor (2)
Rai Widjaya, I. G., 2003. Hukum Perusahaan. Bekasi: Ksaint Blanc
Rido, R. Ali. 2001. Badan Hukum dan Kedudukan Badan Hukum Perseroan Perkumpulan, Koperasi, Yayasan,Wakaf. Bandung: Penerbit Alumni
Gaol, S. L. (2020). Penyelesaian Sengketa Pemakaian Nama Badan Hukum Perkumpulan Yang Terdapat Persamaan Pada Pokoknya Antara Satu Perkumpulan Dengan Perkumpulan Lainnya. Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara, Volume 10 Nomor (2).
Hendra, R. (2012). Tanggungjawab Notaris Terhadap Akta Autentik Yang Penghadapnya Mempergunakan Identitas Palsu di Kota Pekanbaru. Fakultas Hukum Universitas Riau, Riau
Mertokusumo, Sudikno. 1988. Mengenal Hukum: Suatu Pengantar. Yogyakarta: Liberty
Mochtar Kusumaatmaja, Sidharta, 1999. Pengantar Ilmu Hukum: Suatu Pengenalan Pertama Ruang Lingkup Berlakunya Ilmu Hukum Buku I, Bandung: PT. ALUMNI
Santosa, A. G. D. 2019. Perbedaan Badan Hukum Publik dan Badan Hukum Privat. Jurnal Komunikasi Hukum (JKH), Volume 5 Nomor (2)
Subekti, Hendricus. 2012. Badan Usaha, Pengertian, Bentuk dan Tata Cara Pembuatan Akta-aktanya, Yogyakarta: Cakrawala Media
Sumitro, R. H. (1990). Metodologi Penelitian hukum dan jurimetri. Jakarta: Ghalia Indonesia
Tutik, Titik Triwulan. 2008. Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Indonesia. Jakarta: Prenada Media
Wulansari, Dewi Ajeng. 2021. Peran Notaris Dalam Pembuatan Akta Badan Hukum Perkumpulan Nelayan. Universitas Islam Sultan Agung Semarang, Fakultas Hukum.
https://ppid.denpasarkota.go.id/files/resource/426807.pdf, diakses pada 16 Juli 2023.