Elektronifikasi Permohonan Persetujuan Impor Dalam Mencegah Gratifikasi

##plugins.themes.academic_pro.article.main##

Ari Wahyudi
Gunardi Lie
Tundjung Herning Sitabuan
Jeane Neljeane

Abstract

Corruption in its various types is an extraordinary crime, so extraordinary efforts are also needed (extraordinary enforcement), and extraordinary efforts are also needed to eradicate it (extraordinary measures). This study aims to analyse whether digital transformation (digitization) of import approval applications can prevent gratification practices that commonly occur in the administrative process of import approval applications if reviewed based on Government Regulation 29 of 2021 concerning Operators in the Trade Sector in the Prevention of Gratification. The type of research used in this proposal is normative juridical research. The approach used in this research is the statute approach. The results show that electronification of import approvals based on Government Regulation Number 29 of 2021 concerning organisers of the trade sector in the prevention of gratification is a brilliant breakthrough and very effective in preventing the practice of gratification. This is because Article 7 has offered a complicated technical mechanism for registering business licences in an integrated system, so this government regulation is considered effective because it offers a mechanism for registering business licences (including import approvals) electronically.

##plugins.themes.academic_pro.article.details##

How to Cite
Wahyudi, A., Lie, G., Sitabuan, T., & Neljeane, J. (2023). Elektronifikasi Permohonan Persetujuan Impor Dalam Mencegah Gratifikasi. AL-MANHAJ: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam, 5(2), 1591-1602. https://doi.org/10.37680/almanhaj.v5i2.3454

References

Agustina, A., & Purnomo, S. (2023). Kajian Yuridis Peraturan Perundang-Undangan yang Baik dan Berkeadilan Bagi Masyarakat. AL-MANHAJ: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam, 5(2), 1196–1206.
Bahri, S. (2015). Korupsi dalam kajian hukum islam. Kanun Jurnal Ilmu Hukum, 17(3), 603–614.
Barus, Z. (2013). Analisis filosofis tentang peta konseptual penelitian hukum normatif dan penelitian hukum sosiologis. Jurnal Dinamika Hukum, 13(2), 307–318.
Ekawati, E. (2016). Nahdlatul Ulama (NU) sebagai Civil Society di Indonesia. NUANSA: Jurnal Penelitian Ilmu Sosial Dan Keagamaan Islam, 13(2), 233–250.
Ferawati, M. (2013). Harmonisasi Pola Hubungan Komisi Pemberantasan Korupsi Dan Kepolisian Republik Indonesia Dalam Memberantas Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia.
Hafrida, H. (2013). Analisis Yuridis terhadap Gratifikasi dan Suap Sebagai Tindak Pidana Korupsi Menurut Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 jo. Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. INOVATIF| Jurnal Ilmu Hukum, 6(7).
Hulukati, Y. R., Ismail, D. E., & Nggilu, N. (2020). Penyalahgunaan Narkotika Oleh Pegawai Negeri Sipil Dilihat Dari Perspektif Kajian Kriminologi. Jurnal Legalitas, 13(01), 16–30.
Ishaq, H. (2022). Dasar-dasar Ilmu Hukum: Edisi Revisi. Sinar Grafika.
Laia, F. (2022). Penerapan Hukum Pidana Pada Tindak Pidana Gratifikasi Yang Dilakukan Dalam Jabatan. Jurnal Panah Keadilan, 1(2), 1–16.
Latumaerissa, D. (2014). Tinjauan Yuridis Tentang Penerapan Ancaman Pidana Mati Dalam Tindak Pidana Korupsi. Sasi, 20(1), 8–18.
Mauliddar, N., Din, M., & Rinaldi, Y. (2017). Gratifikasi sebagai Tindak Pidana Korupsi Terkait Adanya Laporan Penerima Gratifikasi. Kanun Jurnal Ilmu Hukum, 19(1), 155–173.
Muhtar, M. H. (2019). Model Politik Hukum Pemberantasan Korupsi Di Indonesia Dalam Rangka Harmonisasi Lembaga Penegak Hukum. Jambura Law Review, 1(1), 68–93.
Nasution, B. J. (2013). Negara Hukum Dan Hak Asasi Manusia. In Mandar Maju, Bandung. Penerbit Cv. Mandar Maju, Bandung.
Paruntu, D. D. (2014). Tolok ukur penegakkan hukum terhadap tindak pidana gratifikasi. Lex Crimen, 3(2).
Pelu, S. B., Romadhan, M. L. T., & Cahyani, A. (2022). Kebijakan Hukum Pidana terhadap Gratifikasi sebagai Tindak Pidana Korupsi dalam Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia (Studi terhadap Ketentuan Pasal 111 UU No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Gratifikasi sebagai Objek Pajak Negara). Dih: Jurnal Ilmu Hukum, 18(1), 374777.
Santoso, T. (2013). Menguak relevansi ketentuan gratifikasi di Indonesia. Jurnal Dinamika Hukum, 13(3), 402–414.
Saputra, W. (2017). PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PELAKU PENCURIAN (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 1068/PID. B/2014/PN. JKT. SEL). Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta.
Saputri, O. B., Huda, N., & Hannase, M. (2022). Analisis Rencana Elektronifikasi Keuangan Daerah dalam Memperluas Kontribusi Zakat dengan Pendekatan Fishbone Diagram Analysis. AL-MUZARA’AH, 10(1), 1–17.
Sinaulan, J. H. (2018). Perlindungan Hukum Terhadap Warga Masyarakat. Ideas: Jurnal Pendidikan, Sosial, Dan Budaya, 4(1).
Winarno, R. (2015). Arti Penting Nilai-Nilai dan Norma Hukum dalam Berpolitik Praktis. Perspektif, 20(2), 79–89.