Akibat Hukum Bagi Pemegang Hak Bekas Eigendom Verponding dalam Sengketa Kepemilikan Tanah

##plugins.themes.academic_pro.article.main##

Mellyana Putri Ahlanissa
Zil Aidi

Abstract

Eigendom verponding is a right to land ownership whose rights must be adjusted through the conversion provisions of the UUPA. The implementation of the conversion was given a period of time until September 24, 1980. In practice, there was still recognition of ownership of the formerland eigendom verponding which later resulted in a dispute over the land. For example, the acknowledgment of ownership of the former eigendom verponding in decision number 19/Pdt.G/2019/PN.Slw and decision number 30/Pdt.G/2019/PN.Unr. The formulation of the problem in the research: 1. What is the legal status of the formerland eigendom verponding which has not been converted according to the laws and regulations? 2. What are the legal consequences for holders of ex-rights eigendom verponding that are not converted in land ownership disputes? The approach method used is qualitative with the type of normative legal research. The main data source comes from secondary data which is also interviewed as supporting data. Secondary data sources are divided into primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials. Data collection techniques using library research and field studies in the form of interviews.

##plugins.themes.academic_pro.article.details##

How to Cite
Ahlanissa, M., & Aidi, Z. (2023). Akibat Hukum Bagi Pemegang Hak Bekas Eigendom Verponding dalam Sengketa Kepemilikan Tanah. AL-MANHAJ: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam, 5(2), 2081-2092. https://doi.org/10.37680/almanhaj.v5i2.3489

References

Anjany, Devy Tantry, Silvana, Ana, & Triyono, (2019), Arti Penting Pendaftaran Tanah Dmei Menjamin Kepastian Hukum Studi Di Kelurahan Meteseh Kecamatan Tembalang Kota Semarang, Diponegoro Law Journal, Vol. 8(1).
Faisal, Lalu M, (2017), Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Hak Atas Tanah Dalam Pembebasan Tanah Untuk Kepentingan Umum, Jurnal Ilmiah Rinjani, Vol. 5(1).
H, Muchsin, (2018), Kebijakan Pertanahan Nasional (Telaah Krits Dalam Perspektif Historis), Jurnal Hukum dan Pembangunan, Vol. 28(4).
Harsono, B, (2013), Hukum Agraria Indonesia (Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok, Isi dan Pelaksanaanya, Jilid 1 Hukum Tanah Nasional, Jakarta: Universita Trisakti.
Karina, Nadya, Silviana, Ana & Triyono, (2016), Penyelesaian Sengketa Tanah Bekas Hak Barat (Recht Van Verponding) Dengan Tanah Hak Pakai Di Kota Tegal Studi Kasus Putusan MA Nomor 1097K/Pdt/2013, Diponegoro Law Journal, Vol. 5(2).
Lempony, Putri G, (2017), Kajian Hukum Hak Atas Tanah Tanpa Sertifikat Yang Diduduki Seseorang Menurut Pasal 1963 Kuhperdata, Jurnal Lex Crimen, Vol 6(2).
Mahendra, Rifiki, Silviana, Ana., & Sukirno (2016), Kekuatan Hukum Sertpikat Sebagai Bukti Kepemilikan Hak Atas Tanah Studi Kasus Putusan Nomor 191/B/2014/PT.TU.SBY, Diponegoro Law Journal, Vol. 5(3).
Pradnyautari, I Gusti Putri, Darmadha, I Nyoman &Purwanto, I Wayan Novy, (2020), Kepastian Hukum Bagi Pihak Pemegan Sertipikat Hak Milik Berdasarakn Pasal 32 Ayat (2) PP Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, Jurnal Kertha Semaya, Vol. 8(3).
Roring, (2017), Perlindungan Hukum Terhadap Pemegan Hak Atas Tanah Sebagai Bukti Kepemilikan hak Atas Tanah Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, Jurnal Lex Crimen, Vol. 6(5).
Safitri, Fina Ayu, Alw, Lita Tyesta, & Lumbanraja, Anggita Doramia, (2020), Akibat Hukum Penggunaan Sistem Publikasi Negatif Berunsur Positif dalam Pendaftaran Tanah Di Kota Semarang, Jurnal Notarius, Vol. 13(2).
Samsaimun, (2019), Status Hak Atas Tanah Bagi Pemegang Hak Atas Tanah Yang Beralih Kewarganegaraan. Jurnal Hukum Jatiswara, Vol. 34(1).
Santoso, U, (2012), Hukum Agraria: Kajian Komprehensif, Jakarta: Kencana.
Silviana, A (2012), Kajian Tentang Kesadaran hukum Masyarakat dalam Melaksanakan Pendaftaran Tanah, Jurnal Pandecta, Vol. 7(1).
Sulianto, Geraldus, & Tanuwijaya, Hanafi, (2020), Penguasaan Tanah Bekas Hak Eigendom Verponding Setelah Berlakunya Undang-Undang Pokok Agraria Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 1401K/Pdt/2018, Jurnal Hukum Adigama, Vol. 3(2).
Sutedi, A, (2018), Peralihan Hak Atas Tanah dan Pendaftarannya,Jakarta:SInarGrafika.
Tony Prayogo, (2016), Penerapan Asas Kepastian Hukum Dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Hak Uji Materiil, Jurnal Legislasi Indonesia, Vol. 13(2).