Tanggung Jawab Wali Amanat Kepada Pemegang Obligasi Dalam Hal Wali Amanat Melakukan Kelalaian Terhadap Kontrak Perwaliamanatan

##plugins.themes.academic_pro.article.main##

Kaiji Natanael Pangihutan
Lastuti Abubakar
Ema Rahmawati

Abstract

The trustee is the party responsible for assisting the implementation of bond issuance and transactions in the capital market. In the implementation of bond issuance, the role of the trustee is crucial in creating legal protection for bondholders.  The purpose of this study is to clearly understand the duties and responsibilities of the trustee towards bondholders as well as the legal protection rights possessed by bondholders if the trustee commits acts of negligence under capital market law. The results showed that the trustee must make compensation as a form of legal protection to  bondholders in accordance with the regulations contained in the laws and regulations in the field of capital market and bondholders who feel aggrieved can ask the trustee for compensation by means of consensus deliberation or dispute resolution at an alternative dispute resolution institution established by the Service Authority Finance (OJK). Bondholders can also prove to court because the losses suffered are the result of the negligence of the trustee who represents them in a bond issuance process.

##plugins.themes.academic_pro.article.details##

How to Cite
Pangihutan, K., Abubakar, L., & Rahmawati, E. (2023). Tanggung Jawab Wali Amanat Kepada Pemegang Obligasi Dalam Hal Wali Amanat Melakukan Kelalaian Terhadap Kontrak Perwaliamanatan. AL-MANHAJ: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam, 5(2), 2439-2454. https://doi.org/10.37680/almanhaj.v5i2.4059

References

"Definisi dan Jenis Obligasi", https://sikapiuangmu.ojk.go.id/FrontEnd/CMS/Article/364, diakses pada 15 Mei 2023.
Dyah Octorina Susanti dan A’an Efendi, Penelitian Hukum (Legal Research), Sinar Grafika, Jakarta, 2015.
Ema Rahmawati, Lastuti Abubakar, "Peranan Penyelesaian Sengketa Pasar Modal: Suatu Tinjaun Atas Perkara Perdata Terkait Transaksi REPO", Jurnal Bina Mulia Hukum, Vol. 4, No. 1, 2019
Herry Prasetyo, "Pemegang Obligasi Tunjuk Sejumlah MI untuk Mewakili dalam PKPU Waskita Beton", https://insight.kontan.co.id/news/pemegang-obligasi-tunjuk-sejumlah-mi-untuk-mewakili-dalam-pkpu-waskita-beton
Irsan Nasaruddin, Aspek Hukum Pasar Modal Indonesia, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2006.
Marcelia Puti. (2023). Perlindungan Hukum Terhadap Wali Amanat Terkait Perjanjian Wali Amanat dalam Penerbitan Obligasi dan Transaksi di Pasar Modal. PenelitianBidangHukumUniversitas Gresik, 12(8), 1046–1060.
Nazhifi willar, M. (2022). Jurnal Law of Deli Sumatera Jurnal Ilmiah Hukum DALAM HAL PERUSAHAAN YANG MENGALAMI GAGAL BAYAR Jurnal Law of Deli Sumatera Jurnal Ilmiah Hukum. Jurnal Law of Deli Sumatera, I(2), 1–13.
Pakpahan, E. F., Simbolon, T. T., Lovano, F., Elisah, E., & Thomasia, G. (2019). Konsep Perlindungan Hukum Terhadap Wali Amanat Di Pasar Modal. Jurnal Hukum Samudra Keadilan, 14(2), 302–315. https://doi.org/10.33059/jhsk.v14i2.1921
“Perjanjian Perdamaian PT Waskita Beton Precast Tbk (Dalam PKPU)”, https://investor.waskitaprecast.co.id/newsroom/acae25b806_c36698faef.pdf
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 20/POJK.04/2020 Tentang Kontrak Perwaliamanatan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk.
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 61/POJK.07/2020 Tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan mendikan Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan (LAPS SJK).
Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif – Suatu Tinjauan Singkat, Jakarta: Rajawali Press, 2007.
Sudarsono, Pengantar Ilmu Hukum, Rineka Cipta, Jakarta, 1998.
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Het Herziene Indlansch Reglement (HIR)
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal.
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.