Analisis Yuridis Terhadap Pembiayaan Berbasis Kekayaan Intelektual dalam Ekosistem Ekonomi Kreatif di Indonesia

##plugins.themes.academic_pro.article.main##

Larasta Shabillia
Budi Santoso

Abstract

The creative economy is one sector that has potention to continue to be developed, along with the lack of availability of natural resources to be exploited. The government started to pay attention to the creative economy by establishing a provision in the form of Law Number 24 of 2019 concerning the Creative Economy. As regulated in PP No. 24 of 2022, the existence of an intellectual property-based lending system requires several parties to regulate intellectual property as collateral. Regarding the implementation of binding guarantees in the form of property rights debt, property rights procedures, and technical implementation in its enforcement, some need to be regulated further. In addition, financial institutions may be concerned about credit to creative economy actors because there are no clear rules at this time. This research method uses library research methods with a normative legal approach. The results of this study are the extraordinary potential of Indonesia's creative economy has not been able to develop optimally because the awareness of creative actors about the value of the creative economy has not been maximized, there is no synergy, coordination, and implementation related to intellectual property-based creative economy financing between government sectors to overcome economic creative problems.

##plugins.themes.academic_pro.article.details##

How to Cite
Shabillia, L., & Santoso, B. (2023). Analisis Yuridis Terhadap Pembiayaan Berbasis Kekayaan Intelektual dalam Ekosistem Ekonomi Kreatif di Indonesia. AL-MANHAJ: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam, 5(1), 737-746. https://doi.org/10.37680/almanhaj.v5i1.2871

References

Balqiz, W. G. (2021). Perlindungan Merek sebagai Hak Kekayaan Intelektual : Studi di Kota Semarang , Indonesia, 23(June), 41–56.
Bhayangkara, U., Raya, J., Cipta, H., Kreatif, E., & Cipta, H. (2022). Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual Terhadap Pelaku Ekonomi Kreatif Berdasarkan Undang-Undang Hak Kekayaan Intelektual Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, 11, 298–306.
Cahyaningsih, D. T., & Allot, M. (2020). Mengurai Teori Effectiveness of Law Anthony Allot.
Hukun, F., Tama, U., & Jakarta, J. (n.d.). Hak prioritas dan hak ekslusif dalam perlindungan hki.
Nasional, H., Dan, I., & Internasional, H. (2016). No Title, 5(1), 203–215.
Ni, O., Putu, L., Pancawati, A., Widaswara, R. Y., Duta, F. D., Widya, B., … Widya, B. (2023). PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF DALAM, 3(1).
Peraturan Pemerintah RI. (2013). Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
Peraturan Pemerintah RI. (2018). Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022 Tentang Pengaturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif.
Peraturan Pemerintah RI. (2022). Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022 Tentang Pengaturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2019 Tentang Ekonomi Kreatif.
Peraturan Presiden RI. (2015). Peraturan Presiden No. 6 Tahun 2015 tentang Ekonomi Kreatif.
Pertumbuhan, P., Mikro, U., & Dan, K. (2020). KABUPATEN MAMUJU, 1(2).
Prasetio, D. E., & Widodo, H. (2022). Ius Constituendum Pengujian Formil Dalam Perubahan Konstitusi, 4, 1–12. https://doi.org/10.37680/almanhaj.v4i1.1478
Protection, L., & Intellectual, O. F. (2022). Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan, 10(1).
Purnomo, R. A., Si, M., & Indonesia, P. P. (n.d.). Ekonomi Kreatif, Hlm. 8.
Roisah, K. (2006). ( Kajian terhadap Hukum Kekayaan Intelektual ), 622–630.
Sari, A. P., Pelu, M. F. A. R., Dewi, I. K., Ismail, M., Siregar, R. T., Mistriani, N., … Lifchatullaillah, E. (2020). Ekonomi Kreatif.
Sutra Disemadi, H., & Kang, C. (2021). Tantangan Penegakan Hukum Hak Kekayaan Intelektual dalam Pengembangan Ekonomi Kreatif di Era Revolusi Industri 4.0. Jurnal Komunikasi Hukum (JKH), 7(1), 54. https://doi.org/10.23887/jkh.v7i1.31457
UU 24 tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif. (2019).
Yanuarsi, S. (2019). Susi Yanuarsi, Perlindungan Hukum Terhadap Pemilik Rahasia Dagang Yang Bersifat Komersil, halaman 122-131, 17, 122–131.
Yuliandari, S. (2022). Jaminan Pembiayaan Berbasis Kekayaan Intelektual : Analisis Peraturan Pemerintah Tentang Ekonomi Kreatif Susanti Yuliandari Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan bahwa “ Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi, 11(2), 125–140.