The Application of Omnibusss Law in Land Regulation Reform Efforts

##plugins.themes.academic_pro.article.main##

Agus Rahmad
Adha Nuraya
Fauzi Syam

Abstract

The times provide mandatory demands for laws in Indonesia to develop in accordance with the needs of today's society. However, in reality there are still many rules that intersect with each other and cause legal uncertainty. To deal with this, Indonesian law must be ready to adjust to the renewal of the legal system through omnibus law due to the accumulation of regulations. This research aims to open a new perspective in the implementation of omnibus law on land regulations that have been overlapping, resulting in the absence of legal harmonization. The research method is conducted with a normative juridical approach. The type of approach used is the statute approach. The legal materials used are primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials. Data collection techniques are carried out by means of literature studies related to research both from laws, scientific works and books. The results of this study indicate that the implementation of the omnibus law is a solution to the overlapping land regulations in Indonesia which must be accompanied by synergy and coordination from various institutions in order to create legal certainty.

##plugins.themes.academic_pro.article.details##

How to Cite
Rahmad, A., Nuraya, A., & Syam, F. (2024). The Application of Omnibusss Law in Land Regulation Reform Efforts. AL-MANHAJ: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam, 6(1), 15-24. https://doi.org/10.37680/almanhaj.v6i1.4233

References

Adhisatya, A. P., & Firdaus, S. U. (2021). Penerapan Omnibus Law Dalam Sistem Peraturan Perundang-Undangan Indonesia. Res Publica, 05(03), 271.
Ansari, M. I. (2020). Omnibus Law Untuk Menata Regulasi Penanaman Modal. Jurnal Rechtsvinding, 09(01), 72.
Arianto, S. (2019). Reviving Omnibus Law: Legal Option For Better Coherence. Jakarta Post.
Awaludin, L., Huda, U. N., & Fauzia, I. (2021). Pelaksanaan Penyelesaian Hak Atas Tanah Ex Eigendom Verponding 2044 di Desa Nagrak Kecamatan Cianter Kabupaten Subang. Jurnal Tinjauan Hukum, 02(01), 89.
Burhani, R. (2013). BPN Sederhanakan Aturan Pertanahan. Antara News.
Busro, F. F. (2017). Konseptualisasi Omnibus Law dalam Menyelesaikan Permasalahan Regulasi Pertanahan. Jurnal Area Hukum, 10(02).
Firdaus, M. I. (2023). Metode Omnibus Law dalam Pembaharuan Hukum Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia (Studi Perbandingan Negara Kanada, Amerika Serikat, Filipina dan Vietnam). IUS QUIA IUSTUM, 30(02), 234.
Harjono, D. K. (2020). Konsep Omnibus Law Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Jurnal Hukum: HUKUM UNTUK MENGATUR DAN MELINDUNGI MASYARAKAT, 06(02), 96.
Hartana, & Candraswati, I. G. A. . M. (2019). Hukum Tanah Sebagai Bagian Dari Hukum Agraria Dalam Pembangunan Nasional di Indonesia. Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha, 07(03), 116.
Helmi, Fitria, & Kusniati, R. (2021). Penggunaan Omnibus Law dalam Reformasi Regulasi Bidang Lingkungan Hidup di Indonesia. Jurnal Malasah-Masalah Hukum, 50(01), 25.
Muchtar, H. (2015). Analisis Yuridis Normatif Sinkronisasi Peraturan Daerah dengan Hak Asasi Manusia. Jurnal Humanus, 14(01), 84.
Peturun, P. (2019). Pencabutan Agrarische Wet 1870 dan Lahirnya UUPA No. 5 Tahun 1960 Sebagai Cermin Kedaulatan Bangsa. Muhammadiyah Law Review, 03(02), 70.
Putra, A. (2020). Penerapan Omnibus Law Dalam Upaya Reformasi Regulasi. Jurnal Legislasi Indonesia, 17(01), 5.
Riskiyono, J. (2015). Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Perundang-Undangan Untuk Mewujudkan Kesejahteraan. Jurnal Aspirasi, 06(02), 160.
Sholikin, M. N. (2019). Mengapa Kita Harus Berhati-hati dengan Rencana Jokowi Mengeluarkan Omnibus Law. The Conversation.
Silalahi, W. (2020). Menciptakan Cita Hukum Menuju Indonesia Maju Melalui Omnibus Law. Jurnal Progresif, 01(02), 203.
Subagio, H. (2006). Tinjauan Yuridis Terhadap Perlindungan Hak Kepemilikan Jaminan Fidusia dalam Upaya Pemberantasan “Illegal Logging.” Jurnal Konstitusi, 03(03), 90.
Supriyanto. (2008). Implementasi Kebijakan Pertanahan Nasional. Jurnal Dinamika Hukum, 08(03), 228.
Wicaksono, D. A. (2013). Implikasi Re-Eksistensi TAP MPR dalam Hierarki Peraturan Perundang-Undangan Terhadap Jaminan Atas Kepastian Hukum yang Adil di Indonesia. Jurnal Konstitusi, 10(01), 145.
Zulaiha, H. (2022). Dampak Pengesahan RUU Omnibus Law Dalam Prespektif Hukum Ketenagakerjaan. Qawanin Journal Of Economic Syaria Law, 06(02), 200.