Peran Notaris dalam Pembuatan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Perseroan Terbatas di Kota Semarang
DOI:
https://doi.org/10.37680/almanhaj.v5i2.3198Keywords:
Role; Notary; General Meeting of ShareholdersAbstract
In its implementation, the General Meeting of Shareholders (GMS) is recorded in the form of meeting notes in the form of a notarial deed and/or backhand deed which is then recorded in the form of a deed. This research method uses a sociological legal approach. The purpose of this study was to determine the role of a notary in making the decision deed of the General Meeting of Shareholders (GMS) of a limited liability company in the city of Semarang. From the results of the examination, the notary is not involved in the decision- making process of the GMS. The task of a notary in making a deed of the decision of a meeting of shareholders of a company is very limited, such as in making a party deed, the notary is only limited to pouring it into a legalized deed.
Downloads
Download data is not yet available.
References
Ariani, N. N., Kadir, T., Nurwidiatmo. (2019). Tanggung Jawab Notaris Terhadap Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan Terbatas yang Tidak Memenuhi Syarat. Jurnal Nuansa Kenotariatan, 4(2), 79–90.
Ashshofa, B. (2007). Metode Penelitian. Semarang: Media Press.
Asrori, Y. T. (2017). Peran dan Tanggungjawab Notaris dalam Keputusan Pemegang Saham di luar Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Berdasar Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Jurnal Repertorium Volume IV No. 1, 56.
Azizah. (2016). Hukum Perseroan Terbatas. Malang: Setara Press.
Diantari, I. A. K. (2018). Kewenangan Notaris dalam Pembuatan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan Terbatas di Kabupaten Badung. Acta Comitas : Jurnal Hukum Kenotariatan, 3(3), 478 - 488.
Effendi, L. (2004). Pokok-pokok Hukum Administrasi. Malang: Bayumedia Publising. Hadjon, P. M. (2001). Pengantar Hukum Administrasi Indonesia. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
Hably, R. U., & Djajaputra, G. (2019). Kewenangan Notaris dalam Hal Membuat Akta Partij. Jurnal Hukum Adigama, 2(2), 482.
Harahap, M. Y. (2015). Hukum Perseroan Terbatas. Jakarta: Sinar Grafika.
Irsan, A. M., & Pattenreng, A. M. A. (2019). Analisis Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas Pada Klausula Circular Resolution Rapat Umum Pemegang Saham. Indonesian Journal of Legality of Law, 1(2), 65-72.
Kerlinger, F. (1990). Asas-Asas Penelitian Behavioral. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
Kie, T. T. (2000). Studi Notariat (serba-serbi Praktek Notaris). Jakarta: PT.Ichtiar Bar Van Hoeve.
Lubis, I., & Oktarina, N. (2018). Perlindungan Hukum terhadap Direksi yang Diberhentikan tanpa melalui Rapat Umum Pemegang Saham (Studi pada PT. Sumber Andalan Mandiri (Sam)). UNES Law Review, 1(2), 172-183.
Makarim.E.(2013). Notaris dan Transaksi Elektronik, edisi kedua. PT.Raja Grafindo Persada. Jakarta, 43.
Mertokusumo, S. (1986). Mengenal Hukum: suatu pengantar. Yogyakarta: Liberty.
Moleong, L. J. (2006). Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
Notodisoerjo, R. S. (1993). Hukum Notariat di Indonesia suatu penjelasan. Jakarta,: Raja Grafindo Persada.
Pradipto, Nalendra & Kartika, Clara & Kusuma, Agung. (2023). Pemberhentian Terhadap Direksi Perseroan Terbatas Dalam Kepailitan Melalui Circular Resolution. Jurnal Suara Hukum, 4, 86-106. 10.26740/jsh.v4n1.p86-106.
Prasetya, R. (2011). Perseroan Terbatas teori dan Praktek. Jakarta: Sinar Grafika.
Prodjodikoro, R. W. (1983). Asas-asas Hukum Perdata. Bandung: Sumur Bandung.
Prodjodikoro, W. (1993). Perbuatan Melanggar Hukum. Bandung: Sumur Bandung.
Putra, M. A. (2022). Peran Notaris Dan Keabsahan Akta Rups Yang Dilaksanakan Secara Elektronik. Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS”, 162.
Putra, Y. A., Yahanan, A., & Trisaka, A. (2019). Video Konferensi Dalam Rapat Umum Pemegang Saham Berdasarkan Pasal 77 Undang-Undang Perseroan Terbatas. Repertorium: Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan, 8(1), 35-50, 18., DOI: http://dx.doi.org/10.28946/rpt.v8i1.310
Rifiani, H. S. (2013). Prinsip-Prinsip Dasar Profesi Notaris Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Terbaru. Jakarta: Dunia Cerdas.
Roita, A. (2008). Tanggung Jawab Notaris dalam Pembuatan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan Terbatas di Jakarta Timur. In Tesis (p. 1). Semarang: Universitas Diponegoro.
Sajadi, I. (2015). Tanggung Jawab Notaris Terhadap Keabsahan Akta Notaris yang Dibuatnya atas Penghadap yang Tidak Dapat Membaca dan Menulis. Jurnal Repertorium, 2(2).
Salim, H. (2013). Penerpan Teori Hukum pada penelitian tesis dan disertasi. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
Saputra, A. S., Perdana, I., & Pratiwi, I. (2020). Tinjauan Yuridis Terhadap Pengesahan Pt Sebagai Badan Hukum Melalui Sistem Administrasi Badan Hukum. Jurnal Pionir, 6(1). 52
Ashshofa, B. (2007). Metode Penelitian. Semarang: Media Press.
Asrori, Y. T. (2017). Peran dan Tanggungjawab Notaris dalam Keputusan Pemegang Saham di luar Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Berdasar Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Jurnal Repertorium Volume IV No. 1, 56.
Azizah. (2016). Hukum Perseroan Terbatas. Malang: Setara Press.
Diantari, I. A. K. (2018). Kewenangan Notaris dalam Pembuatan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan Terbatas di Kabupaten Badung. Acta Comitas : Jurnal Hukum Kenotariatan, 3(3), 478 - 488.
Effendi, L. (2004). Pokok-pokok Hukum Administrasi. Malang: Bayumedia Publising. Hadjon, P. M. (2001). Pengantar Hukum Administrasi Indonesia. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
Hably, R. U., & Djajaputra, G. (2019). Kewenangan Notaris dalam Hal Membuat Akta Partij. Jurnal Hukum Adigama, 2(2), 482.
Harahap, M. Y. (2015). Hukum Perseroan Terbatas. Jakarta: Sinar Grafika.
Irsan, A. M., & Pattenreng, A. M. A. (2019). Analisis Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas Pada Klausula Circular Resolution Rapat Umum Pemegang Saham. Indonesian Journal of Legality of Law, 1(2), 65-72.
Kerlinger, F. (1990). Asas-Asas Penelitian Behavioral. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
Kie, T. T. (2000). Studi Notariat (serba-serbi Praktek Notaris). Jakarta: PT.Ichtiar Bar Van Hoeve.
Lubis, I., & Oktarina, N. (2018). Perlindungan Hukum terhadap Direksi yang Diberhentikan tanpa melalui Rapat Umum Pemegang Saham (Studi pada PT. Sumber Andalan Mandiri (Sam)). UNES Law Review, 1(2), 172-183.
Makarim.E.(2013). Notaris dan Transaksi Elektronik, edisi kedua. PT.Raja Grafindo Persada. Jakarta, 43.
Mertokusumo, S. (1986). Mengenal Hukum: suatu pengantar. Yogyakarta: Liberty.
Moleong, L. J. (2006). Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
Notodisoerjo, R. S. (1993). Hukum Notariat di Indonesia suatu penjelasan. Jakarta,: Raja Grafindo Persada.
Pradipto, Nalendra & Kartika, Clara & Kusuma, Agung. (2023). Pemberhentian Terhadap Direksi Perseroan Terbatas Dalam Kepailitan Melalui Circular Resolution. Jurnal Suara Hukum, 4, 86-106. 10.26740/jsh.v4n1.p86-106.
Prasetya, R. (2011). Perseroan Terbatas teori dan Praktek. Jakarta: Sinar Grafika.
Prodjodikoro, R. W. (1983). Asas-asas Hukum Perdata. Bandung: Sumur Bandung.
Prodjodikoro, W. (1993). Perbuatan Melanggar Hukum. Bandung: Sumur Bandung.
Putra, M. A. (2022). Peran Notaris Dan Keabsahan Akta Rups Yang Dilaksanakan Secara Elektronik. Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS”, 162.
Putra, Y. A., Yahanan, A., & Trisaka, A. (2019). Video Konferensi Dalam Rapat Umum Pemegang Saham Berdasarkan Pasal 77 Undang-Undang Perseroan Terbatas. Repertorium: Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan, 8(1), 35-50, 18., DOI: http://dx.doi.org/10.28946/rpt.v8i1.310
Rifiani, H. S. (2013). Prinsip-Prinsip Dasar Profesi Notaris Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Terbaru. Jakarta: Dunia Cerdas.
Roita, A. (2008). Tanggung Jawab Notaris dalam Pembuatan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan Terbatas di Jakarta Timur. In Tesis (p. 1). Semarang: Universitas Diponegoro.
Sajadi, I. (2015). Tanggung Jawab Notaris Terhadap Keabsahan Akta Notaris yang Dibuatnya atas Penghadap yang Tidak Dapat Membaca dan Menulis. Jurnal Repertorium, 2(2).
Salim, H. (2013). Penerpan Teori Hukum pada penelitian tesis dan disertasi. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
Saputra, A. S., Perdana, I., & Pratiwi, I. (2020). Tinjauan Yuridis Terhadap Pengesahan Pt Sebagai Badan Hukum Melalui Sistem Administrasi Badan Hukum. Jurnal Pionir, 6(1). 52
Downloads
Published
2023-08-23
How to Cite
Fitri, A. I., & Mahmudah, S. (2023). Peran Notaris dalam Pembuatan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Perseroan Terbatas di Kota Semarang. AL-MANHAJ: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam, 5(2), 1399–1410. https://doi.org/10.37680/almanhaj.v5i2.3198
Issue
Section
Articles
License
Copyright:
An author who publishes in Al-Manhaj agrees to the following terms:
- Author retains the copyright and grants the journal the right of first publication of the work simultaneously licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License that allows others to share the work with an acknowledgment of the work's authorship and initial publication in this journal.
- Author is able to enter into separate, additional contractual arrangements for the non-exclusive distribution of the journal's published version of the work (e.g., post it to an institutional repository or publish it in a book) with the acknowledgment of its initial publication in this journal.
- Author is permitted and encouraged to post his/her work online (e.g., in institutional repositories or on their website) prior to and during the submission process, as it can lead to productive exchanges, as well as earlier and greater citation of the published work (See The Effect of Open Access).
License:
-
Attribution — You must give appropriate credit, provide a link to the license, and indicate if changes were made. You may do so in any reasonable manner, but not in any way that suggests the licensor endorses you or your use.
-
No additional restrictions — You may not apply legal terms or technological measures that legally restrict others from doing anything the license permits.
You are free to:
- Share — copy and redistribute the material in any medium or format
- Adapt — remix, transform, and build upon the material for any purpose, even commercially.
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
